Rohil – baranews, – Polemik keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kabupaten Rokan Hilir terus berlanjut. Setelah spanduk berisi tuntutan pembayaran TPP dipasang di depan Kantor Bupati Rokan Hilir, Sekretaris Daerah (Sekda) memberikan pernyataan yang mencoba menjelaskan situasi. Namun, pernyataan tersebut justru memicu respons skeptis dari para ASN.
Dalam pesannya, Sekda Rokan Hilir mengimbau para ASN untuk bersabar dan berpikir positif. Ia menyebut bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah sedang tidak stabil, sehingga pembayaran TPP belum bisa dilakukan sepenuhnya. Sekda juga menambahkan bahwa proses administrasi untuk pencairan dana sudah sering diperintahkan kepada Kepala Bagian Keuangan. Namun, ia menyebut adanya kendala teknis di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta tergantung pada ketersediaan dana di kas daerah.
Sekda juga meminta para ASN untuk mencopot spanduk yang terpasang di depan Kantor Bupati, seraya menjanjikan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Jumat mendatang untuk mencari solusi.
Namun, penjelasan ini tidak sepenuhnya diterima oleh para ASN. Mereka menilai bahwa pernyataan tersebut tidak memberikan kepastian yang jelas terkait kapan hak mereka akan dipenuhi. “Kami sudah mendengar janji-janji seperti ini sebelumnya, tetapi realisasinya nihil. Spanduk itu adalah bentuk ungkapan kekecewaan kami, dan kami merasa itu sah sebagai hak menyuarakan aspirasi,” ujar salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, banyak yang mempertanyakan mengapa kendala teknis di BPKAD dan kas daerah terus menjadi alasan berulang, sementara hak-hak mereka tetap terabaikan. Para ASN juga menyoroti pentingnya prioritas pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan pegawai sebagai bagian dari kelancaran pelayanan publik.
Hingga saat ini, belum ada tindakan konkret yang menunjukkan bahwa tuntutan pembayaran TPP, termasuk TPP bulan ke-13 dan THR, akan segera dipenuhi. Meskipun Sekda menyampaikan harapan agar ASN bersabar, para pegawai menegaskan bahwa kesabaran mereka sudah lama diuji, dan tindakan nyata lebih dibutuhkan daripada sekadar imbauan.
Masyarakat luas juga turut memantau perkembangan ini, mengingat dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Mereka berharap pemerintah daerah segera menemukan solusi agar roda pemerintahan berjalan normal tanpa gejolak yang berlarut-larut.
