Rohil – baranews, – Keberadaan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (PT SPRH) kini menjadi tanda tanya besar, dan hal ini memicu keprihatinan Joko Prayetno, S.P., yang menilai absennya Dirut BUMD tersebut telah menghambat proses pertanggungjawaban dan transparansi perusahaan. Sebagai perusahaan daerah dengan pengelolaan anggaran yang signifikan, keterlambatan laporan ini menjadi isu serius yang berdampak luas bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
“Ke mana perginya seorang pemimpin perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas dana publik sebesar ini? Hilangnya Dirut BUMD ini bukan hanya mencoreng kredibilitas perusahaan, tetapi juga menimbulkan keraguan tentang tata kelola dan komitmen mereka dalam mengemban amanah daerah,” ujar Joko Prayetno dengan tegas.
Joko menekankan pentingnya kehadiran seorang pemimpin BUMD dalam memastikan setiap kegiatan dan anggaran yang dikelola bisa dipertanggungjawabkan. “BUMD ini memegang kepercayaan publik, dan absennya Dirut jelas mengganggu proses pelaporan dan membuat publik kehilangan keyakinan akan transparansi perusahaan ini. Pemerintah daerah dan masyarakat Rokan Hilir berhak tahu ke mana anggaran tersebut dialokasikan,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Joko Prayetno mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti ketidakhadiran Dirut PT SPRH dan memastikan proses pertanggungjawaban perusahaan berjalan lancar. “Jika pimpinan perusahaan tidak mampu hadir dan memberi kejelasan, maka sebaiknya pemerintah mempertimbangkan langkah strategis untuk menjaga integritas pengelolaan dana daerah,” pungkasnya.
